Kategori: PEMERINTAH

Mega proyek berkonsep Two Countries Twin Parks (TCTP) ini tidak hanya dituntut matang secara bisnis, tetapi juga wajib mengantongi restu sosiokultural dari para ulama sepuh Madura jika ingin melenggang mulus di lapangan.

Secara formal-regulasi, persetujuan tokoh agama memang tidak tertulis dalam lembaran izin investasi negara, namun, dalam realitas geopolitik Madura, kepatuhan masyarakat terhadap dawuh (titah) kiai menempatkan figur ulama sebagai pemegang kunci stabilitas keamanan dan sosial yang sesungguhnya.

Upaya konfirmasi kepada Bupati Bangkalan serta perwakilan investor asal China terkait progres perizinan sosiokultural hingga kini belum membuahkan hasil. 

Menanggapi kekosongan respon formal tersebut, Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Madura, Agus Sugito, mendesak pemerintah daerah dan konsorsium investor untuk tidak meremehkan jalur diplomasi pesantren.

“Diamnya pihak birokrasi dan investor saat ini justru menimbulkan tanda tanya di tingkat akar rumput, di Madura, Anda tidak bisa membangun pagar pabrik terlebih dahulu baru kemudian mengetuk pintu pesantren, urutannya harus dibalik,” ujar Agus Sugito dalam analisisnya di Bangkalan, Senin (10/08)

Proyek strategis yang bersiap menyerap kelompok pabrik raksasa asal China di sektor tekstil, pengolahan pangan, hingga manufaktur ini diproyeksikan mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal, potensi ini digadang-gadang menjadi solusi konkret guna memutus rantai urbanisasi dan tradisi merantau pemuda Madura ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Namun, Agus Sugito mengingatkan bahwa aspek pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan identitas religius lokal, investor diwajibkan berkomitmen menjaga nilai kearifan lokal, mulai dari penyediaan fasilitas ibadah yang representatif di area pabrik, penghormatan waktu sakral ibadah, hingga standarisasi norma kesopanan pekerja.

“Investasi dari China ini bernilai triliunan rupiah dan berpotensi menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal, itu fakta ekonomi yang bagus, namun, jika regulasi industri dipaksakan berjalan tanpa menyelaraskan sistem syariat dan kearifan lokal yang dijaga para ulama, proyek ini hanya akan menjadi menara gading yang memicu resistensi sosial yang sangat mahal harganya,” tegas Agus.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa para kiai dan ulama Madura pada dasarnya tidak anti terhadap kemajuan ekonomi, mereka hanya ingin memastikan bahwa industrialisasi tidak membawa ekses negatif seperti degradasi moral atau pengabaian hak beribadah pekerja, komitmen jaminan moral ini yang harusnya segera dipaparkan secara transparan oleh investor kepada para ulama, bukan malah menutup diri.

Pemerintah daerah sendiri kini dikabarkan mulai gencar melakukan safari silaturahmi politik (sowan) ke sejumlah pondok pesantren besar di Madura, pendekatan humanis ini dilakukan guna memaparkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sekaligus menyerap aspirasi para kiai, guna memastikan gerak roda industri global dapat berjalan selaras dengan napas pesantren, Madura kini berada di persimpangan jalan sejarah, membuktikan diri mampu menjadi magnet investasi dunia tanpa harus kehilangan jati diri spiritualnya. 

-KORTAS NEWS-

Keterangan foto: Suasana Gedung Rektorat Universitas Wiraraja Sumenep. Pilrek Unija periode 2027-2032 diprediksi sengit antara kubu Warek I dan Warek III.

SUMENEP (KORTAS NEWS) Pemilihan Rektor Universitas Wiraraja, Sumenep periode 2027-2032 memang masih lama, tapi sensasi aroma politiknya sudah terasa. Bahkan, dua nama yang digadang-gadang masuk dalam bursa pencalonan sudah saling curi start. 

Kedua nama bakal calon itu antara lain Warek I Mujib Hannan dengan home base Program Studi (Prodi) S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keseharan (FIK) dan Nordody Zakki dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). 

Informasinya, kedua bakal calon Rektor tersebut sudah mengantongi dukungan suara dari masing-masing senat home base-nya. Hal itu menjadi modal awal bagi mereka untuk bertarung pada Pilrek Unija akhir 2026 mendatang. 

Untuk diketahui, terdapat 20 senat di Kampus Cemara, yaitu masing-masing dua senat untuk tujuh fakultas (F. Hukum, FEB, FIK, FISIP, F. Pertanian, FKIP, dan F. Teknik), dua senat dari Pascasarjana Hukum, dan senat dari empat pimpinan kampus (Rektor, Warek I, II, dan III). 

Selain senat dari masing-masing home base-nya, kedua bakal calon informasinya juga mendapat dukungan dari pimpinan kampus. Mujib Hannan didukung Rektor Sjaifurrachman dan Nordody Zaki didukung Warek II Nur Qoudri Wijaya. 

Restu pimpinan kampus terhadap bakal calon tentunya sangat penting untuk menambah pundi-pundi suara senat lainnya. Selain pimpinan punya suara sendiri, mereka juga diprediksi membawa gerbong senat dari fakultasnya masing-masing untuk juga mendukung salah satu calon. Informasinya, senat dari Fakultas Hukum dan Prodi Magister Hukum yang merupakan home base Sjaifurrachman merapat pada Mujib Hannan. 

Dengan demikian, Mujib diprediksi bakal unggul kalau hingga hari pemilihan bisa menjaga suara senat home base dan fakultas pendukung, kemudian berhasil meraup minimal satu suara senat dari empat fakultas lain. 

Namun, dukungan dari Warek II Nur Qoudri Wijaya tidak dapat dipandang sebelah mata. Meski sama-sama dari home base Prodi S1 Manajemen dengan bakal calon yang didukung, putra mantan Ketua Yayasan Arya Wiraraja itu masih punya pengaruh kuat di internal kampus dan Yayasan Arya Wiraraja. 

Siapa pilihan senat dari empat fakultas lainnya? Hingga sekarang senat dari FISIP, FKIP, F. Teknik, dan F. Pertanian terkesan bungkam. Sikap mereka, selain dimaksudkan menjaga stabilitas kampus, juga untuk menunggu komitmen bakal calon terutama terhadap fakultas mereka. 

Hanya saja, meski tidak semua senat di empat fakultas bisa diraih salah satu calon, tapi tiap senat di masing-masing fakultas tersebut diperkirakan memiliki suara pilihan berbeda. “Itu kalau dilihat dari tendensinya selama ini,” kata salah satu sumber.

Foto: Acara Pelantikan PJ Sekda di Pendopo (AI)

SAMPANG, (KORTAS NEWS) – Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) adalah jantung dari birokrasi daerah, jabatan struktural tertinggi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini menjadi penentu hidup-matinya pelayanan publik dan eksekusi anggaran daerah. 

Ketika Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, resmi melantik Faisol Ansori sebagai Penjabat (Pj) Sekda pada Sabtu (1/8/2026) dini hari, sebuah narasi besar langsung bergulir hangat di ruang publik.

Langkah kilat pelantikan yang digelar tepat di menit-menit akhir purna tugas Sekda senior H. Yuliadi Setiyawan ini memicu diskursus, publik kini menakar secara objektif tiga aspek utama pada figur nakhoda baru ini, jam terbang, rekam jejak pekerjaan, hingga realitas hubungan kekerabatan dengan sang Bupati.

Faisol Ansori dikenal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai representasi dari generasi birokrat muda yang memiliki ritme kerja taktis, selama ini, jam terbang kepemimpinannya diuji lewat kemampuan mengoordinasikan tim teknis di lapangan, ia dikenal sebagai figur yang kerap turun langsung mengawal program sektoral.

Namun, mengemban tugas sebagai Pj Sekda membawa tingkat kesulitan yang jauh berbeda, faisol kini dihadapkan pada tantangan skala makro, menjadi Sekda berarti ia harus menguasai regulasi keuangan daerah (APBD), mitigasi konflik hukum, hingga menyelaraskan ego sektoral puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebuah lompatan besar dari sekedar memimpin satu dinas teknis.

Sebelum memegang tongkat komando tertinggi ASN Sampang, pekerjaan terakhir Faisol adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sampang, portofolio pekerjaannya di instansi tersebut meninggalkan dua catatan penting yang kontras.

Faisol dinilai sukses mengeksekusi program optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di bawah komandonya, DLH berhasil mendongkrak retribusi dari sektor pelayanan persampahan dan pengelolaan kakus/tinja hingga memenuhi target daerah.

Catatan yang belum optimal di masa kepemimpinannya adalah sektor laboratorium lingkungan, sektor ini sempat mandek di angka realisasi target 50 hingga 60 persen akibat kendala fasilitas pelayanan dan lambatnya terobosan kemitraan pihak ketiga.

Variabel paling sensitif dalam pengangkatan ini tidak lain adalah status Faisol Ansori yang merupakan kerabat dekat Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, hubungan kekerabatan ini melahirkan dua sudut pandang yang saling bertolak belakang:

Kelompok kritis menilai penunjukan ini memicu kekhawatiran mencederai semangat merit system (tata kelola ASN berdasarkan kompetensi dan kinerja) muncul kekhawatiran publik bahwa posisi puncak ini rawan terjebak dalam pusaran konflik kepentingan, serta ditakutkan membuat fungsi pengawasan internal birokrasi menjadi tumpul.

Sebaliknya, dari sudut pandang pemegang kebijakan, langkah ini dibela sebagai strategi pragmatis demi efisiensi, memiliki Pj Sekda yang memiliki kedekatan personal dan chemistry kuat dengan Bupati dinilai akan mempercepat akselerasi visi pembangunan daerah, memotong birokrasi yang berbelit, dan memastikan roda pemerintahan berjalan satu komando tanpa sumbatan komunikasi.

Media ini telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Faisol Ansori, pertanyaan diajukan terkait komitmen 100 hari kerja ke depan serta responnya terhadap sorotan publik mengenai hubungan kekerabatannya.

Namun hingga berita ini diturunkan, pesan konfirmasi melalui saluran WhatsApp pribadinya masih menunjukkan status tidak aktif.

Upaya konfirmasi lanjutan juga telah dilayangkan kepada pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang selaku otoritas teknis kepegawaian daerah, kendati demikian, admin layanan resmi BKPSDM maupun pejabat terkait belum memberikan respon resmi atas pertanyaan yang dikirimkan.

Faisol Ansori kini berdiri di persimpangan jalan pembuktian, satu-satunya cara untuk menjawab keraguan publik adalah dengan menunjukkan performa kerja yang transparan, menjaga netralitas ASN secara absolut, dan membuktikan bahwa posisinya diraih atas dasar kompetensi profesional murni, bukan kekerabatan (SA/Red)

Setelah berhasil melompati barisan pejabat gaek dan senior di lingkungan Pemkab Sampang, kini mata publik tertuju pada masa depan birokrasi daerah di bawah kendali sang mantan Kepala DLH Perkim tersebut.

Statusnya yang masih sebatas “Penjabat” (Pj) bukan pejabat definitif membuat posisi Faisol berada di bawah bayang-bayang evaluasi ketat, sesuai regulasi, kinerja seorang Pj Sekda akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan oleh Gubernur Jawa Timur.

Merespon hal ini, Pemerhati Kebijakan Publik, Said Abdullah, menegaskan bahwa masa tiga bulan pertama ini akan menjadi fase krusial sekaligus pembuktian bagi Faisol Ansori.

“Masyarakat harus paham, posisi Pj ini adalah posisi magang dengan beban raksasa, evaluasi tiga bulan dari Pemprov Jatim akan menjadi pembuktian riil di lapangan, apakah Faisol benar-benar mumpuni, ataukah ia hanya ‘korban’ syahwat politik jangka pendek kelompok tertentu?” cetus Said Abdullah kepada KORTAS NEWS, Sabtu (01/08/2026).

Menurut Said, beban berat yang langsung menanti Faisol bukan sekedar urusan administrasi internal, melainkan posisinya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang harus segera berhadapan dengan meja legislatif (DPRD) terkait politik anggaran daerah.

Di sisi lain, ia juga harus mampu mengoordinasi para kepala dinas senior seperti Marnilem, Nor Alam, juga Qori’ Kepala Dinas Perpustakaan agar tidak terjadi aksi mogok kerja terselubung (silent resistance)

“Jika dalam tiga bulan ke depan serapan anggaran mandek, netralitas ASN menjelang kontestasi Pilkada goyah, dan konsolidasi dengan pejabat senior gagal, maka Gubernur punya hak penuh untuk mencopotnya berdasarkan hasil evaluasi

Kita akan lihat apakah dia mampu keluar dari bayang-bayang isu nepotisme, atau justru posisinya langsung digoyang di bulan ketiga,” pungkas Said.

Pelantikan dini hari di Pendopo Trunojoyo mungkin sudah selesai digelar, namun, bagi Faisol Ansori, hitung mundur pembuktian kapasitasnya baru saja dimulai. (KN)

FOTO: Acara Pelantikan PJ Sekda Yang Baru

Pelantikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman (DLH Perkim) ini memantik pertanyaan besar, apakah ini murni kemenangan Sistem Merit, ataukah sebuah operasi politik yang dipaksakan?

Penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa Faisol Ansori sukses melompati barisan pejabat yang jauh lebih matang secara jam terbang, nama-nama seperti Marnilem (Kepala Disporabudpar) dan Nor Alam (Kepala Dinas Pendidikan) yang memiliki rekam jejak birokrasi gurita di Sampang, dipaksa menepi.

Melihat fenomena ini, Pemerhati Kebijakan Publik, Said Abdullah, angkat bicara, ia menilai langkah ini berisiko menciptakan disharmoni di internal pemerintahan.

“Secara administratif formal, pejabat muda memang bisa melompati senior jika pangkatnya memenuhi syarat minimal, namun, memaksakan figur muda untuk memimpin para senior tanpa legitimasi rekam jejak yang kokoh berisiko tinggi memicu silent resistance (perlawanan diam-diam), jika para kepala dinas senior kehilangan respek, koordinasi antar-OPD di Sampang taruhannya,” tegas Said Abdullah.

Bukan rahasia lagi di kalangan internal Pemkab Sampang, rumor mengenai adanya hubungan kekerabatan dekat antara Faisol Ansori dengan sang kepala daerah menjadi rasan-rasan yang paling santer terdengar, hal inilah yang memicu kritik tajam mengenai transparansi standardisasi kompetensi.

“Publik patut curiga jika tameng ‘Sistem Merit’ dan ‘Rekomendasi Gubernur’ digunakan hanya sebagai legitimasi formal, kita harus mempertanyakan secara kritis, apakah penunjukan ini murni karena Faisol adalah talenta terbaik, atau karena kebetulan ia berada dalam lingkaran terdekat kekuasaan? Jabatan Sekda adalah Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menaruh orang yang ‘bisa disetir’ di posisi itu sangat berbahaya bagi netralitas anggaran daerah,” seloroh Said Abdullah. Sabtu (01/08)

Dinamika di balik layar juga mengungkap adanya pengabaian terhadap suara kultural Madura, sebelum nama Faisol diketok, gelombang dukungan dari tokoh agama dan kalangan pesantren justru mengalir deras untuk Choirijah (Kepala Bakesbangpol) figur Choirijah dinilai paling netral dan berpengalaman dalam menjaga stabilitas vertikal-horizontal di Sampang 

Menurut Said Abdullah, keputusan mengeliminasi nama yang didorong ulama mempertegas ego politik rezim saat ini.

Skeptisisme publik kini mengarah pada kapabilitas riil Faisol, rekam jejaknya di DLH Perkim yang didominasi urusan teknis kebersihan, taman, dan tata ruang dinilai sangat timpang dengan tugas maha berat seorang Sekda, sekda dituntut lihai bertarung di meja legislatif (DPRD) untuk menggolkan APBD, sekaligus menjinakkan faksi-faksi politik di daerah.

“Mengurus sampah dan tata ruang jelas berbeda dengan mengurus intrik politik anggaran di tingkat kabupaten, publik Sampang kini menantang sang Pj Sekda baru, mampukah ia membuktikan dirinya bukan sekedar ‘pion’ titipan untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu menjelang akhir masa jabatan kepala daerah?” pungkas Said Abdullah.

Pintu investigasi baru saja dibuka, dan kinerja Faisol dalam tiga bulan ke depan akan menjadi pembuktian segalanya.