PAMEKASAN (KORTAS NEWS) DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Ruang sidang paripurna DPRD Pamekasan, Kamis (14/8/2026) pukul 09.00 WIB.
Pelaksanaan paripurna tahun ini dimajukan dari jadwal semula tanggal 16 Agustus. Pemajuan ini dilakukan mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI yang juga dimajukan karena 16 Agustus 2026 jatuh pada hari Minggu. Kebijakan serupa diterapkan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Paripurna kali ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” yang sejalan dengan semangat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Rapat dihadiri Bupati Pamekasan, Kholillurrahman, Wakil Bupati, H. Sukriyanto , Ketua DPRD Ali Masykur, Wakil Ketua DPRD, seluruh anggota dewan, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, unsur yudikatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, serta 5 orang perwakilan Veteran.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyampaikan, mendengarkan pidato kenegaraan merupakan agenda konstitusional yang wajib diikuti seluruh unsur pemerintahan dari pusat hingga daerah.
“Melalui momentum ini kita dapat menyimak bersama capaian-capaian yang telah diraih bangsa dalam satu tahun terakhir. Sekaligus kita juga bisa melihat arah kebijakan pemerintah ke depan,” ujar Ali Masykur.
Menurutnya, pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan program dengan prioritas nasional.
Ali Masykur juga mengapresiasi capaian swasembada pangan nasional. Ia mengutip data Bulog bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari dukungan TNI-Polri dalam produksi komoditas strategis seperti jagung dan padi.
Ia mencontohkan Kabupaten Bangkalan yang kini menjadi daerah surplus beras tertinggi di Madura.
“Salah satu faktornya karena di Bangkalan tidak ada komoditas tembakau. Saat musim kemarau lahan tetap bisa ditanami padi,” jelasnya.
Di tengah capaian tersebut, Ali Masykur kepada awak media menyampaikan catatan kritis terkait persoalan kemiskinan. Ia menuturkan pengalamannya saat berkunjung ke wilayah pelosok Pamekasan.
“Ketika kami bertanya mengapa di wilayah tersebut tidak terpasang bendera merah putih. Jawabannya menampar kami. Mereka menjawab: di sini belum merdeka Pak. Belum merdeka secara ekonomi,” ceritanya.
“Harapan kita di usia 81 tahun ini, Indonesia benar-benar merdeka. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterpurukan, merdeka dari kejahatan seksual dan berbagai bentuk kejahatan lainnya,” tegas Politisi PKB itu.
Sorotan lain ia sampaikan pada Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dengan anggaran miliaran dan bangunan seragam di desa, koperasi ini diproyeksikan menjadi pusat penyaluran bantuan sosial termasuk PKH.
“KDKMP ini harus dikawal bersama, terutama oleh insan pers dan masyarakat. Publik berhak tahu kapan beroperasi, siapa pengelolanya, dan bagaimana sistemnya. Muara akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Ia mengingatkan agar cita-cita Presiden RI diikuti dengan niat yang sama di tingkat daerah. “Jangan sampai Presiden memiliki cita-cita yang mulia, tetapi di tingkat bawah tidak diiringi dengan niat yang sama mulianya. Kita harus satu frekuensi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ditutup dengan pembacaan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan kemakmuran masyarakat Pamekasan.
Usai sidang paripurna dilanjutkan dengan pemberian cindera kasih kepada 5 personil Purnawan Veteran.
Pewarta: Rina
