Investigasi terbaru menunjukkan bahwa krisis air ini telah meluas dan mencekik hampir seluruh klaster di kawasan hunian yang diproyeksikan menampung 2.400 Kepala Keluarga (KK) tersebut.
Kondisi ini memicu gelombang protes keras dari warga yang merasa dijebak oleh janji manis fasilitas perumahan, ironisnya, saat ini tingkat hunian baru menyentuh angka sekitar 35 persen, publik pun mulai mempertanyakan kelayakan proyeksi jangka panjang perumahan ini, jjika pada kapasitas 35 persen saja sistem utilitas air sudah kolaps di hampir semua klaster, bagaimana nasib sisa 65 persen calon penghuni baru yang akan datang?
Warga menilai pihak pengembang, PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI), bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tebul selaku pengelola operasional, tidak bisa lagi berlindung di balik retorika “masalah teknis peralatan semata”. Normalisasi aliran air yang diklaim siap 24/7 oleh tim teknis dianggap hanya obat penenang sesaat yang tidak menyelesaikan akar masalah, yaitu minimnya debit sumber air.
“Kami membayar iuran secara transparan berdasarkan meteran air, tetapi yang kami dapatkan sering kali bukan air bersih, melainkan ketidakpastian, pengembang dan BUMDes harus bertanggung jawab penuh, solusinya bukan cuma memperbaiki pompa yang rusak, tapi tambah sumur bor baru!” tegas salah satu penghuni dengan nada geram.
Sikap abai atau lambatnya penanganan dari pihak developer dan BUMDes ini diprediksi akan membawa efek domino yang mematikan bagi masa depan Kokoh City.
Sentimen negatif yang telanjur menyebar luas dipastikan bakal merontokkan minat beli masyarakat, baik untuk unit subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun klaster komersial.
Para pengamat properti lokal mengingatkan bahwa isu krisis air adalah momok paling menakutkan bagi calon pembeli, jika PT Kokoh Exa Nusantara Tbk tidak segera menggelontor anggaran investasi untuk pembangunan infrastruktur sumur bor dalam (deep well) baru, maka proses akad massal di masa depan terancam stagnan bahkan berujung pada gelombang pembatalan unit.
Hingga berita ini diturunkan, komunitas warga dilaporkan tengah mengonsolidasikan kekuatan untuk melakukan audiensi tripartit secara resmi, warga menuntut komitmen tertulis dengan linimasa yang jelas dari pihak pengembang dan Pemdes/BUMDes Tebul mengenai kapan proyek penambahan sumur bor baru akan dieksekusi.
Masyarakat menolak terus-menerus disuapi rilis klarifikasi yang terkesan memperkecil skala masalah di media, sementara keran-keran di rumah mereka tetap kering.
Pengembang dan BUMDes kini berada di ujung tanduk, berinvestasi pada infrastruktur air sekarang, atau membiarkan investasi miliaran rupiah Kokoh City ambruk menjadi kota mati akibat krisis kepercayaan pasar.
Tinggalkan Balasan